Republik Maluku Selatan

          Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda. Baca lebih lanjut

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

61351_pasukan_gabungan_anti_teror_polri_dan_tni

    Pemantapan keamanan dalam negeri dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan, seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dari tindak kejahatan separatisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI, upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis.

Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

Peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dimaksudkan sebagai usaha menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan pendidikan politik masyarakat dan sosialisasi wawasan kebangsaan. Di samping itu, diupayakan pula  perwujudan dan fasilitasi berbagai forum dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

Kebudayaan Batak

rumah-batak

A. SEJARAH
Kerajaan Batak didirikan oleh seorang Raja dalam negeri Toba sila-silahi (silalahi) lua’ Baligi (Luat Balige), kampung Parsoluhan, suku Pohan. Raja yang bersangkutan adalah Raja Kesaktian yang bernama Alang Pardoksi (Pardosi). Masa kejayaan kerajaan Batak dipimpin oleh raja yang bernama. Sultan Maharaja Bongsu pada tahun 1054 Hijriyah berhasil memakmurkan negerinya dengan berbagai kebijakan politiknya.
B. DESKRIPSI LOKASI
Suku bangsa Batak dari Pulau Sumatra Utara. Daerah asal kediaman orang Batak dikenal dengan Daratan Tinggi Karo, Kangkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Toba, Mandailing dan Tapanuli Tengah. Daerah ini dilalui oleh rangkaian Bukit Barisan di daerah Sumatra Utara dan terdapat sebuah danau besar dengan nama Danau Toba yang menjadi orang Batak. Dilihat dari wilayah administrative, mereka mendiami wilayah beberapa Kabupaten atau bagaian dari wilayah Sumatra Utara. Yaitu Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, dan Asahan.
Baca lebih lanjut

Separatisme

    Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Aceh, Papua, dan Maluku merupakan masalah bersama bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih belum dapat dituntaskan. Separatisme dan penanganannya telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik, baik berupa sarana pendidikan dan pemerintahan serta infrastruktur lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Otonomi khusus di Aceh dan Papua yang diyakini menjadi langkah strategis dan efektif  untuk penyelesaian separatisme secara menyeluruh dan damai tampaknya masih belum dapat meredakan keinginan kedua daerah itu untuk memisahkan diri. Keinginan kuat dan upaya bangsa Indonesia untuk menyelesaikan separatisme secara damai dan menyeluruh ini terus diupayakan dengan melakukan perundingan damai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Baca lebih lanjut

Konflik Sosial Antara Pribumi Dengan Non-Pribumi

          Dalam kehidupan sosial dikenal hubungan harmoni dan disharmoni, istilah yang terakhir dikenal dengan sebutan konflik. Konflik bisa bersifat laten (tersembunyi) dan manifest (nampak), bila sudah mengejawantah kerapkali menimbulkan korban. Konflik dalam presfektif sosiologi menegaskan bahwa ketegangan sosial yang berujung pada konflik dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu konflik yang bersifat fungsional dan konflik yang bersifat disfungsional bagi hubungan-hubungan dan struktur sosial.
Dalam kasus tersebut penelitian ini mengambil judul konflikantara umat Islam dengan non pri di Pekalongan tahun 1995, konflik yang bersifat disfungsional, karena sudah menyerang pada nilai-nilai inti substansi perbedaan sosial yang secara alamiah potensial menjadi pemicu konflik.Konflik tersebut dipicu adanya penyobekan kitab suci al-Qur’an yang dilakukan oleh seseorang non pribumi. Sehingga mengakibatkan cepat berkembangnya isu tersebut, dan banyak bumbu-bumbunya. Perilaku penyimpangan warga non pribumi menjadi bahan gunjingan warga kota santri, pada mulanya warga ingin melihat langsung warga non pribumi tersebut, tapi kemudian setelah masa berkumpul berubah menjadi aksi pengrusakan dan kerusuhan. Baca lebih lanjut

Penanggulangan Konflik Maluku Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Maluku_0

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tingkat Pluralitas (keragaman) yang tinggi baik Etnis, Suku dan Agama, hal ini merupakan potensi nasional yang tidak ternilai serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional, namun dilain pihak dapat menjadi sumber konflik dengan segala permasalahan yang sangat kompleks, sehingga perlu penanganan secara khusus dan hati-hati. Untuk menata pluralitas yang berpotensi sebagai konflik menjadi sumber kekuatan dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional, perlu penanganan secara terpadu, sesuai proses awal terjadinya konflik. Konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kondisi eskalasi yang dipengaruhi berbagai faktor yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Baca lebih lanjut

Kebudayaan Minang

rumah-adat_minang

          Dalam pola keturunan dan pewarisan adat, suku Minang menganut pola matrilineal, yang mana hal ini sangatlah berlainan dari mayoritas masyarakat dunia menganut pola patrilineal. Terdapat kontradiksi antara pola matrilineal dengan pola pewarisan yang diajarkan oleh agama Islam yang menjadi anutan hampir seluruh suku Minang. Oleh sebab itu dalam pola pewarisan suku Minang, dikenallah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta pencarian yang diwariskan secara faraidh berdasarkan hukum Islam.
Meskipun menganut pola matrilineal, masyarakat suku Minang mendasarkan adat budayanya pada syariah Islam. “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai.” Baca lebih lanjut