Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tingkat Pluralitas (keragaman) yang tinggi baik Etnis, Suku dan Agama, hal ini merupakan potensi nasional yang tidak ternilai serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional, namun dilain pihak dapat menjadi sumber konflik dengan segala permasalahan yang sangat kompleks, sehingga perlu penanganan secara khusus dan hati-hati. Untuk menata pluralitas yang berpotensi sebagai konflik menjadi sumber kekuatan dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional, perlu penanganan secara terpadu, sesuai proses awal terjadinya konflik. Konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kondisi eskalasi yang dipengaruhi berbagai faktor yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Konflik di Ambon dan wilayah lain di Kepulauan Maluku yang pecah pada tanggal 19 Januari 1999 telah menyebabkan ribuan orang meninggal dan ribuan lainnya terluka atau menjadi pengungsi. Tri Ratnawati dalam disertasinya menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan primordial dan keterikatan pada tradisi terutama berdasarkan agama masih sangat kuat diantara komunitas Ambon. Bentrokan yang terjadi di Ambon dan Maluku bukanlah perang antar agama. Seperti diketahui bahwa sejarah Ambon dan Maluku cukup “bersih” dari sejarah konflik antar agama yang dipeluk oleh masyarakatnya. Pecahnya kerusuhan di Ambon dan Maluku menunjukkan ketidaksiapan masyarakat Ambon dan Maluku dalam menyikapi adanya perbedaan agama dan perbedaan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk melakukan penolakan terhadap pengaruh luar yang justru merusak hubungan baik dalam masyarakat yang telah terbina sejak lama. Konflik di Maluku Utara terjadi karena adanya pertikaian antara kelompok-kelompok etnis berkaitan dengan kepentingan sumber daya yang ada di wilayah pertambangan Malifut dan pertarungan elit kekuasaan di tingkat lokal.
duobulet 