Separatisme

    Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Aceh, Papua, dan Maluku merupakan masalah bersama bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih belum dapat dituntaskan. Separatisme dan penanganannya telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik, baik berupa sarana pendidikan dan pemerintahan serta infrastruktur lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Otonomi khusus di Aceh dan Papua yang diyakini menjadi langkah strategis dan efektif  untuk penyelesaian separatisme secara menyeluruh dan damai tampaknya masih belum dapat meredakan keinginan kedua daerah itu untuk memisahkan diri. Keinginan kuat dan upaya bangsa Indonesia untuk menyelesaikan separatisme secara damai dan menyeluruh ini terus diupayakan dengan melakukan perundingan damai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi.

Dalam rangka menyelesaikan masalah separatisme di Aceh secara damai, bermartabat dan menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam kurun waktu terakhir ini secara intensif melakukan perundingan informal di Helsinski yang difasilitasi oleh Crisis Management Inisiative. Berbagai issue penting yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perundingan damai tersebut diharapkan akan menjadi landasan yang kokoh dalam penyelesaian masalah separatisme di Aceh.

Sementara upaya penyelesaian separatisme di Aceh menunjukkan tanda-tanda yang positif, serta gerakan separatisme di Papua yang secara bersenjata mulai melemah, justru berpotensi untuk meningkatkan intensitasnya. Dukungan pihak asing, seperti dukungan dua anggota konggres Amerika Serikat, meskipun tidak mewakili sikap negara dan Pemerintah Amerika Serikat akan dapat meningkatkan moral kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).  Pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan langkah-langkah diplomasi yang dilaksanakan agar pemerintah Amerika Serikat tidak mendukung upaya dua anggota kongres tersebut. Di samping itu Pemerintah RI terus mengupayakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, sehingga ide separatis dapat dihilangkan, dan penyelesaian masalah Papua dapat diatasi secara komprehensif, menyeluruh dan berbartabat dalam kerangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Upaya penyelesaian gerakan separatis GAM telah menunjukkan kemajuan yang berarti dengan telah dicapainya butir-butir kesepakatan bersama dalam perundingan informal di Helsinki. Namun, perlu terus diupayakan adanya kerja sama dalam memelihara suasana yang kondusif khususnya dalam melalui pelaksanaan butir-butir kepakatan yang telah dicapai. Tidak dapat dihindari kemungkinan adanya pihak yang melakukan gangguan keamanan berupa penghadangan, penculikan, penyanderaan, serta pemerasan terhadap masyarakat.

Gerakan separatis di Aceh telah banyak melibatkan penggunaan sumberdaya nasional, serta akibatnya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil. Pemerintah RI terus mengupayakan penyelesaian konflik di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perundingan dengan pihak GAM. Tidaklah mudah mengupayakan penyelesaian konflik di Provinsi NAD, mengingat pengalaman masa lalu yang telah ditunjukkan oleh pihak GAM dalam kesepakatan maupun komitmennya.

Dari beberapa perundingan informal yang dilaksanakan telah mencapai kemajuan yang berarti bagi kedua belah pihak karena telah berhasil memasuki tahap pembicaraan konkrit serta teknis di lapangan. Sampai saat ini telah berhasil dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Security Arrangements dan otonomi khusus. Dari pihak GAM telah mengajukan sejumlah permintaan berkaitan dengan otonomi khusus beserta segala implikasinya yang berisikan antara lain, kewenangan pengelolaan di bidang politik (pemilihan kepala daerah dan partai lokal), ekonomi, pendidikan, sumber daya alam, pelabuhan, perikanan, pemberian amnesti, proses penarikan aparat keamanan non organik sebagai konsekuensi terhadap penarikan persenjataan GAM dan Pemerintah RI saat ini sedang membahas permintaaan tersebut dengan tetap mengacu pada kerangka NKRI dan tetap berlandasakan pada konstitusi yang berlaku di republik Indonesia antara lain dengan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi NAD.

Saat ini kondisi mental dan kesejahteraan rakyat Aceh masih belum pulih akibat separatisme dan penanganannya, serta bencana tsunami 26 Desember 2004. Saat ini merupakan periode yang sangat penting dalam membangun kebersamaan rakyat Aceh sebagai bagian integral bangsa Indonesia. Keberhasilan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh akan secara signifikan membangun kepercayaan dan kebersamaan rakyat Aceh terhadap anak bangsa Indonesia lainnya dalam wadah NKRI.

Menghadapi ide separatis yang berkembang di Papua, meskipun secara bersenjata masih bersifat sporadis, namun gerakan separatime di Papua sangat berpotensi menimbulkan masalah yang serius di masa mendatang, karena adanya campur tangan pihak asing. Pengakuan negara asing meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat, seperti yang dilakukan oleh negara Vanuatu yang memberikan izin pembukaan perwakilan OPM di negaranya, dan upaya dua orang anggota kongres AS yang memprakarsai RUU luar negeri AS, merupakan benih kesulitan di masa yang akan datang apabila upaya diplomasi luar negeri tidak dilakukan secara intensif akan menjadi bom waktu bagi keutuhan wilayah NKRI. Pemahaman terhadap multikulturisme yang belum sepenuhnya utuh serta kesejahteraan dan keadilan sosial yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Papua juga akan menjadi lahan yang subur bagi separatisme di Papua. Sementara itu, sikap sebagian elit politik di Papua tampaknya juga turut memberikan andil bagi berlanjutnya penyelesaian masalah separatisme di Papua.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah (1) pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah; (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi; (4) mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme; (5) melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya; (6) menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik; dan (7) menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.

Dalam penyelesaian masalah separatis di Aceh, Pemerintah Republik Indonesia bertekad menyelesaikan secara damai, komprehensif, dan bermartabat dalam bingkai NKRI. Dengan berpedoman pada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, sebagai langkah nyata, Pemerintah RI dengan negara Uni Eropa dan negara ASEAN akan menandatangani MoU tentang keikutsertaan Aceh Monitoring Mission (AMM) sehingga diharapkan upaya damai dapat diwujudkan secepatnya. Kedua MoU tersebut menjadi prinsip dasar bagi para pihak dan digunakan sebagai pedoman untuk diimplementasikan dengan dimonitor oleh AMM.

Saat ini telah tercipta kondisi keamanan yang lebih kondusif, dan apresiasi positif dari masyarakat yang menyetujui langkah Pemerintah untuk penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh, bermartabat, dan berkeadilan.

Selanjutnya, memperhatikan adanya permasalahan di wilayah Papua, Pemerintah RI telah melakukan upaya yang komprehensif dan cermat, antara lain (1) meningkatkan upaya politik melalui diplomasi terhadap Pemerintah dan Senat Amerika Serikat (AS) dalam rangka meyakinkan sikap dan posisi AS terhadap keabsahan hasil Pepera Tahun 1969 di Papua (Irian Jaya) yang telah diterima PBB melalui Resolusi 2504 tanggal 19 November 1969, (2) memantapkan keefektifan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sekaligus untuk menunjukkan clean and good governance dari aparat Pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya, (3) memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua, termasuk di daerah perbatasan dengan Papua New Guinea guna mendukung kelancaran Provinsi Papua.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme ditempuh melalui program-program sebagai berikut.

Pengembangan Ketahanan Nasional

Pengembangan ketahanan nasional dimaksudkan sebagai usaha mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Untuk itu, peneliteian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya mencapaian tujuan tersebut.

Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme, koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme, serta pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s